SEBAB-SEBAB RUNTUHNYA MASA ORDE LAMA DAN LAHIRNYA ORDE BARU
1. Terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 september 1965, ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan ipaya pemerintah melakukan davaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan mastarakat
5. Kesatuan aksi ( KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, dsb ) yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi beruoa "Front Pancasila" yang selanjutnya lebih dikenal dengan "Angkatan 66" untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965
6. Kesatuan Aksi "Front Pancasila" pada 10 Januaru 1966 didepan gedung DPR-GR mengajukan tuntunan "TRITURA" (Tri Tuntunan Rakyat) yang berisi :
- Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Penurunan harga-harga barang
7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965
8.Wibawa dan kekuasaan presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerekan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub)
9. Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. maka presidan mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaang negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
Gambar Pak Soeharto
KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI
Persamaan :
- sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kedtidakadilan
- adanya KKN ( Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
- kebijakan pemerintah. sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap pada prseiden.